Berita

Kominfo: Kajian Hukum ITE Akan Mengatur Penggunaan Tanda Pengenal Digital Untuk Mencegah Penyebaran Data Pribadi

×

Kominfo: Kajian Hukum ITE Akan Mengatur Penggunaan Tanda Pengenal Digital Untuk Mencegah Penyebaran Data Pribadi

Sebarkan artikel ini
Kominfo
Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan saat gelar jumpa media

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan salah satu usulan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah ketentuan yang mengatur identitas digital atau penggunaan identitas digital.

Direktur Utama Aptika Kominfo Simuel Aprigani Pangerappan mengatakan di era digital, banyak perdagangan dan pertukaran data pribadi terjadi di ruang digital.

“Idenya adalah untuk menciptakan identitas digital. Apa jadinya jika identitas digital kita saja yang didistribusikan sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” kata pria yang akrab disapa Simi itu.

Hal tersebut tidak mungkin terjadi jika data pribadi disebarluaskan kepada semua orang melalui transaksi digital, kata Simi dalam konferensi pers uji UU ITE yang digelar di Jakarta, Kamis (23 November 2023).

“Ini (amandemen UU ITE) memuat ketentuan yang mengatur bagaimana identitas digital digunakan,” kata Simi.

Simi mengklaim dengan ID digital, transaksi di ruang digital diharapkan lebih cepat, aman, dan nyaman karena tidak ada pertukaran data pribadi sepenuhnya.

Selain itu, setelah UU PDP diterapkan sepenuhnya, informasi pribadi tidak bisa diberikan sembarangan. “Harus ada jalan bagi yang punya bukunya dan yang berminat membacanya,” kata Simi.

“ID digital ini akan seperti angka, tapi nantinya seperti algoritma yang berasal dari tanda tangan digital yang dikeluarkan oleh banyak lembaga regulasi,” jelas Simi.

Simi mengatakan identitas digital bisa digunakan untuk bertransaksi, termasuk layanan pemerintah.

“Bagaimana pemerintah tahu kalau orang ini, katakanlah semi, adalah semi? Harus ada data yang bisa diperiksa dan digunakan oleh penerbit, tapi sayang sekali, orang itu benar-benar ada, orang itu bukan buatan. Entah ada intelijen atau ada yang meminjam datanya.” Simi mencontohkan.

Oleh karena itu, guna memberikan pelayanan yang lebih baik dengan memverifikasi keakuratan masyarakat yang beraktivitas di ruang digital, ujarnya.

Infrastruktur kunci publik

Simi juga mengatakan Indonesia akan menggunakan teknologi infrastruktur kunci publik.

“Itu algoritma yang bisa dibuat unik. Misalnya data sumber aslinya masih Dukcapil, dan kami juga akan menerbitkan KTP digital, data pribadi ada di dalamnya,” kata Simi.

“Kami bertukar identitas digital agar informasi pribadi tidak tertukar secara publik,” tambahnya.

Sementara dari sisi pemain ekosistem, Simi mengatakan Indonesia sudah memiliki operator sistem autentikasi elektronik yang bisa menerbitkan KTP digital.

Sebelumnya, Republik Demokratik Kongo dan pemerintah menyetujui hasil proyek kajian undang-undang TIK yang dibahas Komite Pertama dan pemerintah di Senayan, Jakarta pada Rabu (22) melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Hukum dan HAM. Hak. 2023).

Tanggapan pemerintah terhadap pentingnya revisi UU ITE disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi dalam pidatonya di hadapan Panitia DPR RI saat rapat kerja pertama dengan pemerintah.

Pemerintah harus tetap mengedepankan perlindungan kepentingan masyarakat serta bangsa dan negara.

“Amandemen kedua UU TIK merupakan kebijakan besar Indonesia untuk memastikan ruang digital negara tetap bersih, sehat, beretika, produktif, dan adil,” kata Budi Ari.

Ia juga mengatakan pemerintah bertanggung jawab dalam menegakkan hak asasi pengguna internet Indonesia di dunia maya. Hal ini termasuk menjamin kebebasan berekspresi ide dan kebebasan berpendapat yang disampaikan melalui platform komunikasi.

Lebih lanjut, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan UU TIK berlaku selama delapan tahun sejak diundangkan pada tahun 2008 hingga diubah dengan terbitnya UU Nomor 19 Tahun 2016.

“Perubahan yang terjadi pada tahun 2016 menunjukkan dinamisme masyarakat untuk menyempurnakan ketentuan UU TIK, khususnya terkait ketentuan pidana konten ilegal,” ujarnya.

Buddy mengatakan UU ITE perlu diamandemen setelah amandemen pertama. “Hal ini menandakan bahwa hukum harus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum di tingkat nasional dan global,” ujarnya.

Budi juga mengatakan, salah satu alasan UU ITE perlu ditinjau lebih lanjut karena regulator e-sertifikat telah menyediakan layanan autentikasi selain tanda tangan elektronik. Dari prangko elektronik dan otentikasi situs web hingga identifikasi digital.

Menurut Budi, pemerintah menilai Indonesia memerlukan landasan hukum yang lebih komprehensif untuk mengembangkan kebijakan identitas digital dan layanan otentikasi elektronik lainnya.

(*/Red)