Berita

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Umumkan Ketentuan THR Keagamaan 2024

×

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Umumkan Ketentuan THR Keagamaan 2024

Sebarkan artikel ini
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (Foto: Dok. Istimewa)

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah mengeluarkan regulasi terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2024 untuk pekerja dan buruh. Regulasi ini terdapat dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Nomor M/2/HK.04/III/2024.

Menurut Ida, THR Keagamaan diberikan kepada pekerja sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga dalam merayakan hari raya keagamaan. “Pemberian THR Keagamaan ini merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016,” ujar Ida dalam surat edaran tersebut.

Ada tujuh ketentuan dalam pemberian THR Keagamaan. Pertama, THR diberikan kepada pekerja yang telah bekerja selama satu bulan atau lebih, dan kepada pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tetap.

“Kedua, THR Keagamaan harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” jelas Ida.

Ketiga, jumlah THR Keagamaan bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih adalah upah sebesar satu bulan. Sementara bagi pekerja yang telah bekerja selama satu bulan tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja : 12 x upah satu bulan.

Keempat, pekerja yang bekerja selama 12 bulan atau lebih berdasarkan perjanjian kerja sehari-hari, mendapatkan THR berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

“Bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa kerja,” tambah Ida.

Kelima, bagi pekerja yang upahnya ditentukan berdasarkan satuan hasil, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Keenam, perusahaan yang menetapkan nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan, yang lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor tiga di atas, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut.

“Ketujuh, THR Keagamaan harus dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil,” tegas Ida.

Untuk memastikan pembayaran THR Keagamaan tahun 2024 berjalan lancar, Ida meminta perusahaan membayar THR Keagamaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ida juga mengimbau perusahaan untuk membayar THR Keagamaan lebih awal sebelum batas waktu pembayaran THR Keagamaan.

“Untuk mencegah keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 yang terintegrasi melalui situs web https://poskothr.kemnaker.go.id,” pungkas Ida.

(*/Red)