BeritaHukum dan Kriminal

MK Memutuskan Polri Tetap Berwenang Mengatasi Kejahatan di Sektor Keuangan, Ini Respons Bareskrim

×

MK Memutuskan Polri Tetap Berwenang Mengatasi Kejahatan di Sektor Keuangan, Ini Respons Bareskrim

Sebarkan artikel ini
MK Memutuskan Polri Tetap Berwenang Mengatasi Kejahatan di Sektor Keuangan
MK Memutuskan Polri Tetap Berwenang Mengatasi Kejahatan di Sektor Keuangan (Foto: Doc Humas)

JAKARTA – Bareskrim Polri menyambut dengan baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengembalikan kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan. Sebelumnya, kewenangan ini telah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Putusan MK dengan Nomor 59/PUU-XXI/2023 diumumkan dalam sidang pleno dengan Hakim Ketua Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK pada Kamis (21/12/2023). Uji materi terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai P2SK, khususnya Pasal 8 angka 21, telah menghilangkan kewenangan penyidik Polri dalam menangani kasus kejahatan di bidang ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

“MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, menyatakan bahwa Pasal 8 angka 21 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PP2SK, terutama frasa ‘hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan’ dalam Pasal 49 ayat 5 UU 21 Tahun 2011, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat selama tidak dimaknai ‘dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan’,” ungkap Ketua MK Suhartoyo dalam sidang terbuka yang disiarkan di channel YouTube.

MK juga setuju dengan pemohon mengenai isu konstitusional terkait penyidikan tunggal oleh OJK, yang telah memberikan batasan terhadap keberadaan penyidik dalam sistem penegakan hukum. Menurut Hakim MK Arief Hidayat, sistem peradilan pidana terpadu merupakan konsep yang dikenal di Indonesia, dan Pasal a quo menjadi landasan utama dalam menegaskan fungsi utama kepolisian dalam penyidikan.

“Oleh karena itu, Pasal a quo menjadi pijakan utama dalam menegaskan bahwa kepolisian dalam hal ini mengemban fungsi utama dalam penyidikan juga dinyatakan dalam Pasal 14 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan Polri bertugas untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan,” kata Arief.

Seiring dengan putusan MK, penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan kini dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun demikian, OJK tetap diharapkan untuk selalu berkoordinasi dengan Polri dalam menangani kasus kejahatan di bidang ekonomi.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim, Brigjen Whisnu Hermawan Februanto, menyambut baik keputusan MK. Dia mengajak semua pihak untuk menghormati putusan tersebut, mengingat bahwa MK memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat.

“Dengan putusan ini, Polri akan melaksanakan kewenangan ini sebaik-baiknya dengan senantiasa menjaga profesionalitas dan akuntabilitas proses penyidikan yang dilaksanakan,” kata Whisnu.

Selain itu, Polri juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana di sektor jasa keuangan, sebagai upaya membangun kepercayaan terhadap industri keuangan dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

(*/Humas)