Berita  

Penegakan Kurang Tegas: Aktivitas Tambang SIPB Situbondo Masih Berlanjut

Aktivitas Tambang SIPB
Aktivitas Tambang SIPB Situbondo Masih Berlanjut (Dok. Aka Arjunanews)

SITUBONDO – Aktivitas tambang SIPB (Surat Ijin Pertambangan Batuan) di Situbondo, Jawa Timur, yang mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Probowangi, mendapat sorotan tajam. Tambang di wilayah barat, seperti di Desa Gunungmalang, Kecamatan Suboh, yang dimiliki oleh individu dari Surabaya dengan izin PT. MDL, serta tambang di Desa Kalimas, Kecamatan Besuki, dan Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, menjadi perhatian khusus.

Ketua LSM Koreksi Kabupaten Situbondo, Dwi Atmaka, S.Pd., mengungkapkan bahwa aktivitas hilir mudik truk tambang di wilayah barat Situbondo membuka banyak tambang baru, terutama untuk memenuhi kebutuhan Proyek Tol Probowangi. Namun, banyak tambang ini diduga beroperasi tanpa izin lengkap.

“Dengan adanya aktivitas tambang batuan di Kecamatan Suboh tanpa izin lengkap, ini bisa dikategorikan sebagai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) yang bebas beroperasi di Situbondo,” jelas Aka, panggilan akrab Dwi Atmaka, pada Senin (10/06/2024).

Investigasi lapangan menunjukkan bahwa tambang-tambang ini beroperasi tanpa papan informasi dan melanggar Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Material dari tambang-tambang ini sudah digunakan dalam Proyek Tol Probowangi.

“Dugaan kuat bahwa PETI ini sudah lama beroperasi tanpa melengkapi administrasi, seperti dokumen lingkungan hidup dan persetujuan IPAL (instalasi pembuangan limbah),” tambah Aka.

Menurut Aka, tambang-tambang tersebut seharusnya melengkapi persyaratan administrasi seperti UKL-UPL sebelum beroperasi. “Kami akan segera melayangkan surat ke Dinas ESDM Propinsi Jatim untuk mencabut izin tambang yang tidak prosedural dan menindak tegas tambang ilegal di Situbondo.”

Aka juga menyoroti apakah tambang-tambang tersebut sudah menyetor PAD (Penghasilan Asli Daerah) dan menyelesaikan Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas). “Kurangnya tindakan tegas dari APH (Aparat Penegak Hukum), Dinas Terkait, dan DPRD Situbondo memperparah masalah ini.”

Baca juga:  MODEC dan Terra Drone Menandatangani Perjanjian Penelitian dan Pengembangan Bersama untuk Meningkatkan Inspeksi Platform Lepas Pantai dengan Teknologi Drone Canggih

Sebagai putra daerah, Aka menegaskan pentingnya pendapatan dari pajak proyek tol untuk Kabupaten Situbondo. “Apakah APH, dinas terkait, dan DPRD Situbondo pura-pura tutup mata, mengingat aktivitas ini sudah berjalan cukup lama?” tandas Aka yang juga pemilik Media Arjuna News.

Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan:

  1. SIPB diberikan untuk usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
  2. SIPB dapat diterbitkan kepada: a. Badan usaha milik daerah/desa; b. Badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri; c. Koperasi; d. Perusahaan perseorangan.
  3. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Saat dikonfirmasi, pemilik tambang SIPB PT. MDL di Desa Gunungmalang, Kecamatan Suboh, dan Tambang SIPB CV. EKS di Desa Kalimas, Kecamatan Besuki, sulit ditemui hingga berita ini diterbitkan.

(*/Tim)

* Ikuti berita terbaru 3titik.com di Google News klik disini jangan lupa di follow.