Berita  

Tambang Ilegal Suplai Material untuk PSN Tol Probowangi, PAD Situbondo Nol

Situbondo
Foto: Heri S., Kabid P3SIPD Bapenda Situbondo (kiri) dan Aka Arjuna, Ketua LSM Koreksi Situbondo saat klarifikasi kebenarannya terkait Aktifitas Tambang SIPB tidak menyetor PAD (arjunanews)

SITUBONDO – Aktivitas penambangan galian C,  yang diduga ilegal, seperti PT. TK MLY di Desa Kalianget-Banyuglugur, PT. GJM di Desa Lubawang-Banyuglugur, CV. EKS di Desa Kalimas-Besuki, dan PT. MDL di Desa Gunungmalang-Suboh, masih bebas beroperasi dan menyuplai material untuk proyek Pembangunan Strategis Nasional (PSN) Tol Probowangi. Potensi pendapatan untuk daerah dari aktivitas ini sangat besar.

Namun, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat ternyata nihil. Hal ini mengundang perhatian dan pertanyaan dari aktivis muda asli putra daerah, yang mempertanyakan mengapa potensi pendapatan daerah dari sektor pertambangan ini tidak dapat dioptimalkan. Padahal, potensi pendapatan ini bisa mencapai miliaran rupiah bagi PAD Situbondo.

Aktivitas penambangan oleh pemegang Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) di wilayah ini tidak memberikan dampak signifikan bagi peningkatan PAD daerah. Padahal, volume pasokan material galian C yang dibutuhkan untuk konstruksi proyek tol cukup besar.

Dwi Atmaka S., S.Pd., Ketua LSM Koreksi Situbondo, menyayangkan hal ini terjadi. Hasil investigasinya di lapangan menunjukkan bahwa ratusan truk keluar masuk mengirim material ke Proyek Tol Probowangi dari tambang yang diduga ilegal ini.

Foto: Aktivitas penambangan galian C (arjunanews)

“Kami prihatin melihat kurangnya kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD daerah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk mengkaji ulang skema pengelolaan dan pemungutan retribusi yang ada. Kami juga meminta perhatian khusus dari Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas tambang ilegal,” ujarnya dengan tegas.

Pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan pengelolaan aktivitas pertambangan di wilayah itu. Mereka juga akan melaporkan temuan ini ke APH dan ESDM Provinsi untuk mencabut izin operasi tambang yang prosedur administratifnya belum selesai. Harapannya, ke depan, aktivitas tambang dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi peningkatan PAD.

Baca juga:  Ingin Cuan dari Airdrop Crypto? Ini yang Perlu Anda Siapkan

Sebelumnya, Heri S., Kabid P3SIPD Bapenda Situbondo, telah mengklarifikasi bahwa dari semua tambang SIPB di wilayah barat, tidak ada satu pun yang menyetorkan pajak daerah. “Kami sangat berterima kasih atas informasi yang disampaikan oleh Tim Arjuna dan LSM Koreksi Situbondo. Hal ini segera kami tindak lanjuti ke lapangan untuk menarik pajak retribusi di bidang pertambangan,” kata Heri pada Rabu (12/06/2024).

“Iya, dari sejumlah tambang SIPB yang disebutkan tadi (Tim Arjuna dan LSM Koreksi), tidak ada satu pun yang masuk ke PAD Situbondo. Hanya SIPB di Desa Bugeman (CV. Alam Barokah Jaya) yang dalam tiga bulan terakhir tahun 2024, dari bulan Maret, menyetorkan kurang dari Rp. 5 juta rupiah,” tambahnya.

Aka, panggilan akrabnya yang juga pemilik Media Arjuna News, menegaskan, “Kami akan melaporkan hal ini ke APH dan Dinas Terkait. Kami meminta agar aktivitas tambang dihentikan dulu sebelum perizinannya lengkap dan sudah membayar PAD ke daerah.”

“Kami juga akan melaporkan ke ESDM Provinsi agar izinnya dicabut karena tidak prosedural dan mengabaikan kewajiban-kewajibannya sebelum beroperasi,” tutupnya.

(*/Tim/Red)

* Ikuti berita terbaru 3titik.com di Google News klik disini jangan lupa di follow.